Kodifikasi dan Unifikasi Hukum

0
283

Oleh : Azhar Adam

Kodifikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kodifikasi merupakan 1. Himpunan dari berbagai peraturan yang menjadi sebuah undang-undang. 2. Klasifikasi hukum dan undang-undang yang berdasarkan oleh asas-asas tertenu dalam suatu buku undang-undang yang baku. Dalam Wikipedia kodifikasi merupakan proses pengumpulan hukum-hukum yang ada dalam wilayah tertentu agar menghasilkan sebuah kitab undang-undang. Kodifikasi juga sebagai ciri khas negara dengan sistem hukum sipil.

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum karya R. Soeroso bahwa kodifikasi hukum ialah suatu pembukuan hukum di suatu himpunan undang-undang pada materi yang sama. Kodifikasi hukum juga memiliki tujuan. Tujuan dari kodifikasi hukum yakni supaya didapat suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu rechts-zakerheid (kepastian hukum) serta untuk penyederhanaan hukum. Dalam buku Ilmu Hukum tujuan global dari kodifikasi yakni untuk membuat seperangkat peraturan perundangan menjadi lebih sederhana serta ringan untuk dikuasai yang tersusun secara logis, pasti dan serasi.

Unsur dari kodifikasi yakni jenis-jenis hukum tertenu seperti halnya hukum perdata yang disusun secara sistematis serta lengkap. Dalam hal ini tentunya kodifikasi merupakan kompenen yang sangat penting dalam peraturan atau perundang-undangan agar dapat disusun secara sistematis dan mempermudah. Adapun beberapa contoh negara yang menggunakan kodifikasi hukum yaitu diantaranya Eropa dan Indonesia. Dalam negara eropa kerajaan Romawi Timur pada tahun 527-565 yang diusahakan oleh kaisar Justinianus  menggunakan kodifikasi Corpus iuris Civilis (mengenai hukum perdata). Sama halnya dengan yang dilakukan oleh kaisar Napoleon di negara Perancis pada tahun 1604 yang menggunakan Code Civil (mengenai hukum perdata).

Contoh hukum yang telah dikodifikasikan di  negara Indonesia :

  1. Hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  1. Hukum perdata yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
  2. Hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
  3. Hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Unifikasi

Pengertian kata unifikasi ialah memberlakukan satu macam hukum tertentu kepada semua rakyat di negara tertentu. Jika suatu hukum dinyatakan berlaku secara unifikasi maka, di negara itu hanya berlaku satu macam hukum tertentu, dan tidak berlaku bermacam-macam hukum. Selanjutnya arti kata keanekaragaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, hal atau keadaan beranekaragam (bermacam-macam). Keanekaragaman hukum (dalam ilmu hukum dinamakan pluralisme hukum) adalah, memberlakukan bermacam-macam (lebih dari satu) hukum tertentu kepada semua rakyat negara tertentu.

Dalam buku Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Dasar-Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia, Umar Said mengatakan bahwa unifikasi merupakan penyatuan hukum yang berfungsi secara nasional/ penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional. Penyatuan hukum secara nasional ini untuk hukum yang bersifat rentan terhadap hukum yang mengarah pada pelaksanaan hukum kebiasaan yang sangat sulit untuk diunifikasi. Adapun contoh unifikasi yakni dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa dikatakan di mana dalam setiap wilayah Indonesia memiliki adat tersendiri dalam perkawinan. Maka dari itu dibuatlah UU Perkawinan guna penyatuan serta penyeragaman hukum untuk diberlakukan dalam wilayah negara Indonesia sebagai hukum nasional.

Tinggalkan Balasan