Ilmu Politik Menurut Para Cendekiawan

0
392

Politik adalah sebuah seni untuk mendapatkan sesuatu baik itu kekuasaan atau hal-hal kecil sekalipun, politik juga sudah terlembagakan dalam sebuah dirkusus dengan kajian ilmu politik mulai dari definisi sampai tujuannya, ilmu politik merupakan studi mengenai pembentukan , yaitu bentuk-bentuk (sistem politik ) dan proses negara dan pemerintahan dalam proses politik  (wilbure white).

Filsuf yunani Aristoteles dan Plato memaknai ilmu politik sebagai upaya mencapai masyarakat yang baik. Vernon van Dyike memaknai politik sebagai pendekatan kriteria untuk menyeleksi masalah dari pendekatan yang di pergunakakan. Menurut Deliar Noer,  ilmu politik selalu memusatkan perhatian dalam permasalahan kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat Menurut Miriam budiardjo ilmu yang mempelajari tentang perpolitikan, politik diartikan sebagai usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menurut Sri Sumantri ilmu politik adalah pelembagaan dari hubungan antar manusia yang dilembagakan dalam bermacam-macam badan politik baik suprastuktur dan infastuktur politik.  Politik selalu dekat dengan tatanan kekuasaan. Dalam sebuah negara, tradisi bernegara di pimpin dengan 2 cara,  kerajaan atau republik. Bentuk kerajaan dipimpin oleh seorang raja atau ratu.

Jalannya roda pemerintahan diserahkan pada kepala menteri yang dikepalai cabinet. Sedangkan republik di pimpin oleh presiden hasil dari produk politik melalui pemilihan umum oleh rakyat, sedangkan negara kerajaan juga melakukan pemilu tetapi hanya di tataran keluarga kerajaan Tujuan Undang-Undang Dasar 1945 politik bertujuan membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Selain itu, politik juga berhubungan erat dengan birokrasi,  contohnya dalam bidang publik konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti dan mudah di kendalikan. Sebagaimana dapat di baca dalam banyak buku mengenai birokrasi bahwa ciri pokok dari struktur birokrasi seperti yang di uraikan Max Weber adalah sebagai berikut :

“Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur, dalam sistem hierarkhi yang jelas, dilakukan dengan aturan yang tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang di pilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya.” (Said, 2007: 2).

Tata kerja pemerintahan agar tujuan negara dapat tercapai secara efektif dan efisien. Sebagai suatu cara atau metode, maka sikap kita terhadap birokrasi haruslah obyektif, terbuka terhadap inovasi sesuai dengan kebutuhan konteks ruang dan waktunya. Sebagai sebuah cara atau metode pengorganisasian kerja, birokrasi tidak boleh menjadi tujuan dalam dirinya sendiri. Birokrasi ada untuk mencapai tujuan bersama.

Adapun birokrasi pemerintahan sebagai mesin negara pemerintahan sangat dekat hubungannya dengan birokrasi. Birokrasi adalah alat negara. Dalam negara, sebelum ia dijalankan oleh birokrasi maka harus ada pemerintahan yang mengatur birokrasi. Birokrasi dalam konteks publik adalah pengelolaan fungsi-fungsi pemerintahan. Pemerintah adalah keseluruhan struktur, lembaga dan unit-unit dalam negara yang bertugas mengatur terlaksananya tugastugas pemerintahan yang baik yang bersifat internal maupun kepada masyarakat umum. (Said, 2007: 9).

Birokrasi dapat dibagi menjadi dua klasifikasi yaitu sebagai proses administrasi pemerintahan dan juga sebagai struktur atau fungsi yang bersifat statis. Dengan demikian ada birokrasi yang menjalankan struktur yang biasa disebut birokrat. Birokrat, pejabat dan staf administrasi selalu terkait dengan pemerintahan dan menjadi aktor penting dalam sebuah negara, baik dalam urusan politik, administrasi dan pembuatan kebijakan negara. Negara modern membutuhkan birokrasi yang modern. Birokratlah yang mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Birokrasi adalah bentuk kecil pemerintahan, minus para politikus dalam pemerintahan.

Tinggalkan Balasan