Dalam situasi pandemi yang menyebar di seluruh dunia bahkan termasuk negara Indonesia, negara ini adalah salah satu dari banyaknya negara yang kesulitan dalam mengatasi pandemi ini. Ditambah dikejutkan dengan disahkannya suatu undang-undang yang menyederhakan beberapa undang-undang menjadi satu undang-undang ya! Omnibus law, undang-undang ini memang sangat kontroversial mulai dari perjalanan dalam membuatnya sampai pegesahannya.

Polemik mematikan microfone sampai beberapa anggota walk out dan tidak melanjutkan lagi sidang, ditambah disahkannya pada malam hari mengingatkan saya kepada peristiwa tahun lalu,  hampir semua buruh/pekerja dan mahasiswa melakukan aksi disetiap daerah termasuk juga ibukota guna menyampaikan aspirasi penolakan keras terhadap undang-undang omnimbus law.

Sedari awal seharusnya kita sudah harus waspada terhadap undang-undang ini. Kenapa? Karena hanya undang undang inilah yang dimotori oleh influencer dan beberapa artis, saya tak perlu sebutkan namanya biar menjadi PR bagi para pembaca, tentu saja itu adalah logika dasar saya menolak undang-undang ini. Alih-alih penyederhanaan peraturan, ternyata kita ( baca : rakyat) yang diintervensi dan dibuat tak berkutik.

Beberapa orang yang masih skeptis akan jahatnya isi pasal-pasal yang benar-benar merugikan klaster pekerja dan klaster pecinta alam dan lingkungan hidup pasti akan melontarkan beberapa pertanyaan seperti “udah baca belum undang undangnya?” atau “kaji dulu aja sampai tuntas baru turun ke jalan supaya khidmat”. Saya rasa anda benar tapi banyak salahnya, karena bagaimanapun sudah banyak dari kalangan intelektual  yang menguji undang-undang ini mulai dari tahun lalu ketika menjadi Rancangan Undang-Undang (RUU) sampai sekarang sah menjadi undang undang.

Penulis tidak akan gamblang mengutip beberapa pasal yang merugikan klaster pekerja atau klaster pecinta alam dan lingkungan hidup. Tetapi penulis bersandar kepada logika dasar bahwa undang-undang yang dimotori oleh beberapa orang yang mempunyai banyak massa harus dicurigai ada agenda apa di balik itu semua?

Mari kawan-kawan semua meskipun kalian bukan ahli politik dan hukum, teruslah belajar agar kita tidak dibodohi dan kecolongan kembali oleh kasus yang menimpa kita saat ini yaitu di sahkannya omnimbus law. Satu lagi ketidaksetujuan saya dengan undang-undang ini adalah, jika beberapa pihak menyatakan ini adalah baik itu mustahil karna seharusnya kebaikan untuk sekarang adalah kesehatan masyarakat yang terus dihantui oleh Covid-19. Jika pemerintah tidak bisa mengurusi Covid-19 dengan perangkatnya bagaimana mengurusi ekonomi dengan omnimbusnya? Salam hormat penulis!

Oleh : Muhammad Rausan Fikri S.H (Sang Jomblo Revolusioner)

Tinggalkan Balasan