Oleh : Kiki Silvia Fitriani (Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan PK IMM FISWAH)

Dilansir dari BeritaSatu.com, Asman Abnur sebagai menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyampaikan bahwa ada beberapa penyakit birokrasi di Indonesia yang harus segera ditangani untuk membentuk suatu birokrasi sesuai dengan prinsip-prinsip E-Government, membentuk birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik.

Pertama, persentase belanja publik lebih kecil dibanding persentase belanja untuk operasional kebutuhan internal yang mengakibatkan pelayanan terhadap publik menjadi tidak maksimal. Hal ini akan menjadi sebuah batas bagi pemerintah untuk memberikan kualitas pelayanan yang efektif dan efisien bagi publik, yang ada pemerintah hanya mementingkan dan mengurus kondisi internal saja.

Kedua, meningkatnya korupsi disetiap pemerintah daerah maupun di pemerintah pusat. Diduga ada beberapa oknum pemerintah terlibat dalam penerimaan free proyek, penyuapan dalam promosi jabatan, gratifikasi untuk memperoleh sebuah perizinan dan pengesahan RAPBD. Terlihat dari banyaknya penangkapan oleh KPK melalui OTT (Operasi Tangkap Tangan).

Ketiga, sistem pengelolaan pembangunan yang tidak efektif dan tidak efisien. Jika dilihat dari laporan perencanaan yang serampangan yang hanya menyalin dari perencanaan-perencanaan tahun sebelumnya, biaya pembangunan yang berbeda dengan harga pasar dan anggaran pembangunan yang tidak tepat sasaran, sehingga menimbulkan ketidakjelasan outcam yang dihasilkan.

Keempat, kualitas kinerja ASN yang belum optimal dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, ini diakibatkan dari banyaknya ASN yang berstatus PNS Gol. II dengan latar belakang pendidikan SMA, sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan dan birokrasi di Indonesia. Kelima, struktur organisasi yang belum sederhana artinya masih memungkinkan untuk memperluas struktur organisasi. Selain dari itu mungkin saja terjadi sebuah struktur nonpemerintah yang memungkinkan tugas dan kewajibannya berimpit/beriringan dengan struktur pemerintah fungsional.

Keenam, pelayanan publik yang belum memenuhi keinginan publik yang memberikan kesan bahwa pelayan publik tidak memerhatikan apa yang menjadi kebutuhan publik. Terakhir, profesionalisme perilaku ASN yang belum sesuai dengan kode etik birokrasi. Padahal sebuah etika dan sumber daya manusia itu merupakan satu kesatuan yang seharusnya beriringan dan menjadi unsur penting bagi birokrasi itu sendiri.

Likuli Daain Dawaaun (Setiap penyakit pasti ada obatnya). Sebagaimana pepatah tersebut, kita semakin yakin bahwa patologi birokrasi diatas dapat diantisipasi oleh beberapa metode bahkan banyak cara sebagai upaya penyembuhannya, meskipun pada akhirnya tidak dapat memulihkan keseluruhan, tapi setidaknya dapat mencegah, mengurangi atau menghambat dari pertumbuhan penyakit tersebut. Cara pengobatan pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan menerapkan pendekatan good governance, dimana good governance diartikan sebagai kepemerintahan yang baik.

Good governance merupakan suatu usaha dalam pelaksanaan kepemerintahan yang bertanggung jawab, menjunjung tinggi prinsip. Ada 2 orientasi kepemerintahan yang menjadi prinsip dari good governance:  pertama, pencapaian tujuan nasional dengan orientasi negara yang ideal. Orientasi ini bergantung pada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Kedua, pencapaian tujuan nasional dengan sistem kepemerintahan yang berjalan ideal (efektif dan efisien).

Orientasi ini mengacu pada bagaimana berjalannya kompetensi pemerintah dan bagaimana tolak ukur fungsi administratif secara efektif dan efisien serta tolak ukur dalam mekanisme dan struktur politik. Adapun dampak yanga akan dirasakan oleh pemerintah indonesia jika good governance di implementasikan, yaitu akan membawa birokrasi kepada sistem yang bermutu dan sehat, good governance akan mampu membawa dunia birokrasi maupun dunia usaha menajdi lebih efektif dan efisien, serta good governance dapat memberikan dampak baik bagi sektor pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

Dapat dipahami secara sederhana bahwa good governance adalah suatu upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki proses manajemen dan pengelolaan pemerintahan sehingga menghasilkan suatu outcam yang baik. Dengan demikian, jika good governance diterapkan secara maksimal di Indonesia maka setiap penyakit/patologi dalam birokrasi dapat di eliminir. Oleh karena itu para birokrat harus mampu membenahi pola kepemerintahan dengan mengembangkan konsep good governance di Indonesia, dan para birokrat harus dapat memaksimalkan peran Trikotomi (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat).

Cara pengobatan kedua adalah memaksimalkan konsep Etika Birokrasi pada sistem kepemerintahan. Etika birokrasi itu sendiri diartikan sebagai suatu nilai atau perilaku yang mencerminkan suatu keadilan, kesempatan yang sama dan jujur dalam kehidupan pemerintah. Etika merupakan suatu metode untuk meningkatkan suatu kualitas manusia yang berakhlak mulia dan berkepribadian indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun pokok-pokok dalam etika birokrasi mengacu pada cita-cita kejayaan dan keunggulan kelestarian lingkungan pemerintahan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa. Suatu tatanan kepemerintahan membutuhkan suatu etika sebagai metode untuk menguji netralitas birokrasi, mewujudkan birokrasi yang memiliki kinerja pelayanan yang baik, dan etika juga dibutuhkan untuk menjadi salah satu cara untuk mendorong manusia dalam pelaksanaan kepemerintahan secara jujur.

Setiap kebijakan yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil dan mendorong pelaksanaan etika birokrasi maka kita dalam mewujudkan tata pemerintah good governance. Maka dari itu para birokrat atau calon birokrat harus dapat mengaplikasikan kebiasaan-kebiasaan yang mengandung nilai/norma hidup dan hukum yang baik dalam melaksanakan pelayanan untuk menghindari diskriminasi playanan, minimnya tingkat kepuasan pelayanan dan tidak adanya kepastian waktu dan biaya pelayanan.

Para birokrat/calon birokrat harus mampu menjadi korektor atas kebijakan yang tidak sesuai dengan ideologi negara, dapat mengaplikasikan ilmu kebijakan publik untuk memcahkan masalah yang ada di struktur kepemerintahan dan masalah sosial di masyarakat serta dapat menjadi pembimbing dan pengarah bagi praktek administrasi negara. Cara pengobatan terakhir adalah Revolusi Akhlak.

Sebelum berbicara mengenai revolusi akhlak, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui makna dari revolusi serta akhlak tersebut. Revolusi memang tak terlepas dari sejarah amerika dan prancis. Yang pada saat itu memang kedua negara tersebut ingin berganti pemimpin. Revolusi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perubahan ketatanegaraan (pemerintahan, keadaan sosial atau masyarakat) yang dilakukan kekerasan (seperti dengan perlawanan bersenjata).
Suatu usaha untuk kemaslahatan suatu negeri yang ditunjang oleh banyak faktor merupakan sebuah dialektika revolusi.

Logika revolusi merupakan bagamaina caranya revolusi dapat dilaksanakan berdasarkan perhitungan mapan, bahwa revolusi tak dapat dipercepat atau diperlambat, ia akan datang pada waktunya. Sedangkan pengertian akhlak yakni sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jika perbuatan yang dilakukan baik maka disebut akhlak mulia atau akhlak mahmudah. Akan tetapi, apabila perbuatan yang dilakukan buruk maka disebut akhlak tercela atau akhlak madzmumah.

Pengertian ini disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Rasulullah SAW pun pernah menyampaaaikan dalam riwayat H.R. A Bazzar bahwa tidaklah beliau diutus oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan akhlak mulia. Revolusi akhlak ialah suatu perubahan atau sikap dan perilaku dalam masyarakat atau pemerintah agar memperbaiki akhlak kita sebagai ummat muslim.

Selain ummat muslim pun harus memiliki akhlak yang baik, demi kemaslahatan bangsa dan negara agar terciptanya negara Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur (Negara yang baik dan di bawah ampunan Allah) serta menjadi negara yang maju. Namun baru-baru ini terjadi salah persepsi dari setiap orang. Tujuannya memang baik dan harus di implementasikan dengan baik pula.

Tinggalkan Balasan