Sosialisme dan Demokrasi merupakan dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain. Tetapi, secara mendasar kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda secara definitif. Sosialisme pada dasarnya merupakan sebuah ideologi yang secara tradisional dibentuk oleh oposisinya terhadap Kapitalisme, dan menyediakan alternatif yang lebih manusiawi dan secara sosial bernilai. Di jantung Sosialisme adalah visi tentang manusia sebagai makhluk sosial yang disatukan oleh kemanusiaan mereka pada umumnya. Ideologi ini menekankan identitas individu yang dibentuk oleh interaksi sosial dan keanggotaan kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kolektif, sehingga pada prinsipnya bahwa kaum Sosialis lebih memilih kerja sama dari pada persaingan.[1]

Adapun Demokrasi secara sederhana dapat diartikan sebagai sistem kekuasaan yang berangkat dari rakyat atau disebut sebagai government by the people.[2] Demokrasi berbeda dengan sistem Monarki yang mana sistem tersebut dicirikan dengan adanya kekuasaan berada di tangan raja. Konsekuensinya ialah apapun yang ada di dalam kehidupan bersosial masyarakat, semua harus ditentukan oleh kehendak raja.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, sosialisme dan demokrasi adalah dua hal yang sangat mungkin untuk dipadukan, sebab sosialisme menghendaki rakyat, khususnya kelas pekerja berkuasa dengan berprinsip kolektif dan dalam hal membuat keputusan, ditentukan pula secara kolektif. Di sini lah letak keterhubungannya antara sosialisme dan demokrasi.

Demokrasi dalam konteks sosialisme selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Negara dianggap sebagai suatu alat yang memaksa yang akhirnya akan lenyap dengan sendirinya dengan munculnya masyarakat komunis. Karl Marx dan Friedrich Engels menyatakan sebagai berikut[3] :

 “Negara tak lain tak bukan hanyalah mesin yang dipakai oleh satu kelas untuk menindas kelas lain dan negara hanya merupakan suatu lembaga transisi yang dipakai dalam perjuangan untuk menindas lawan-lawan dengan kekerasan.”

 Hal tersebut diaminkan oleh Vladimir I. Lenin sehingga demokrasi dalam sosialisme bersifat “demokrasi untuk mayoritas dari rakyat dan penindasan dengan kekerasan terhadap kaum penghisap dan penindas, dengan jalan menyingkirkan mereka dari demokrasi”. Menurut Lenin, Demokrasi dalam konteks sosialisme sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis[4] (alih-alih untuk semua, namun ternyata di balik semua itu, hanya menguntungkan segelintir orang yang disebut sebagai kaum borjuis).

 Demokrasi dalam konteks sosialisme disebut pula sebagai Demokrasi Rakyat. Demokrasi Rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletariat. Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, serta Yugoslavia, dan negara di Timur seperti Cina. Menurut Georgi Dimitrov, mantan Perdana Menteri Bulgaria, menyatakan bahwa[5] :

“Negara dalam masa transisi yang bertugas untuk menjamin perkembangan negara ke arah sosialisme (komunisme)”

Ciri-ciri demokrasi rakyat terdiri dari dua, yakni suatu wadah front persatuan yang merupakan landasan kerja sama dari partai komunis dengan golongan-golongan lainnya dalam penguasa dan penggunaan beberapa lembaga pemerintahan di negara yang lama. Seperti di Cina, gagasan demokrasi rakyat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Mao Zedong yang melancarkan gagasan mengenai Demokrasi Baru (New Democracy). Front persatuan juga diakuinya sebagai wadah kerja sama Partai Komunis Cina yang dominan.[6]

Adapun fungsi negara dalam demokrasi dalam konteks sosialisme (demokrasi rakyat) yaitu sebagai pengatur keseluruhan kehidupan masyarakat supaya tujuan sosialisme dapat tercapai, yaitu pemerataan penghasilan bagi anggota masyarakat, sehingga semua orang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup yang cukup.[7] Ini sangat berkaitan dengan fase akhir yakni lenyapnya negara dengan tercapainya komunisme dikatakan oleh Lenin bahwa negara akan melenyap sama sekali manakala masyarakat menerima prinsip bahwa setiap orang bekerja menurut kesanggupannya dan kebutuhannya (from each according to his ability, to each according to his need).[8]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwasannya sosialisme dan demokrasi adalah mungkin untuk berjalan beriringan, bahkan dianggap sebagai dua belah pada satu koin mata uang. Terbukti dengan bentuk kongkritnya yaitu Demokrasi Rakyat yang mana di dalam sistem demokrasi yang demikian, tidak diberikan tempat untuk para penghisap dan dalam penerapannya diperlukan jalan kediktatoran proletariat untuk menggapai tujuan politik demokrasi yang semestinya, yaitu demi rakyat banyak kelas pekerja.

Oleh: Azhar Adam (Sekbid Organisasi PK IMM Hasan Mustafa)


[1] Andrew Heywood, Ideologi Politik Suatu Pengantar, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016, hlm 165.

[2] Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama,  Cet-8, 2013, hlm 105.

[3] Ni’matul Huda, Ilmu Negara, Jakarta : RajaGrafindo Persada, Cet-3, 2011, hlm 201-202.

[4] Ibid., hlm 202.

[5] Ibid., hlm 204.

[6] Miriam Budiardjo, Op.Cit, hlm 158.

[7] I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na’a, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Bandung : Refika Aditama, Cet-2, 2012, hlm 54.

[8] Ni’matul Huda, Op.Cit, hlm 203.

Tinggalkan Balasan